kesehatan

Nikmat Sesaat,
Menderita Selamanya

Kehadiran berbagai fasilitas hiburan malam di sekitar kita, menebar ancaman. Yang paling mungkin adalah Penyakit Menular Seksual.

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah kelompok penyakit infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual. Termasuk dalam PHS adalah Sifilis, Gonore (GO), Chlamydia, Herpes Genitalis, Kondiloma Akuminata, kutu kemaluan (pubic lice), Vaginitis.
Penularan PMS umumnya adalah melalui hubungan seksual, sedangkan cara lainnya yantu melalui transfusi darah, jarum suntik, ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya, dan lain-lain. Sumber penularan utama adalah wanita pekerja seksual.
PHS sering juga disebut penyakit kelamin, penyakit veneral, Penyakit Menular Seksual (PMS). Gejala-gejala yang dapat dilihat :
1. Perubahan pada kulit di sekitar kemaluan
2. Saat membuang air kacil terasa sakit
3. Gatal pada alat kelamin
4. Terasa sakit pada daerah pinggul (wanita)
5. Meski tanpa gejala, dapat menularkan penyakit bila sudah terkena
6. Hanya dokter yang mampu menangani penyakit menular seksual
Akibat yang ditimbulkan:
1. Pada emosi : ketakutan, perasaan malu, bersalah
2. Dapat menular dari ibu kepada bayinya
3. Cacat pada bayi yang dikandung
4. Kemandulan pada pria dan wanita
5. Kematian.
Rantai penularan penyakit menular seksual
Pengertian : Kuman, sebagai penyebab penyakit akan berpindah dari satu orang ke orang lainnya. ini menciptakan terjadinya mata rantai penularan, sehingga setiap mata rantai merupakan bagian yang penting dalam penularan penyakit pada orang lain. Mengerti dan memutuskan salah satu mata rantai penularan adalah cara yang baik untuk mencegah penularan.
Rantai penularan PHS :
Virus, bakteri, protozoa, parasit dan jamur
Manusia, bahan lain yang tercemar kuman
Penis, vagina, lubang pantat, kulit yang terluka, darah, selaput lendir.
Yang paling umum adalah hubungan seks (penis-vagina, penis-lubang pantat, mulut-lubang pantat, mulut-vagina, mulut-penis).
Hubungan seks, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama dari orang yang terkena PMS ke orang lainnya (obat suntik terlarang, transfusi darah yang tidak steril, jarum tato dan lainnya).
Orang yang berperilaku seks tidak aman.
Makin banyak pasangan seks, makin tinggi kemungkinan terkena PMS dari orang yang sudah tertular.
Pencegahan:
1. Patahkan salah satu rantai penularan
2. Pakailah kondom
Pengobatan: Datang dan berkonsultasi dengan dokter yang profesional. Berobat sndiri tanpa tahu dengan pasti sring berakibat semakin parah, dan menyebabkan kuman menjadi resisten terhadap obat-obatan.
Peningkatan angka kejadian PMS disebabkan beberapa faktor:
1. Kontrasepsi, timbul perasaan aman tidak terjadi kehamilan
2. Seks bebas, norma moral yang menurun
3. Kurangnya pemahaman tentang selsualitas dan PMS
4. Transportasi yang makin lancar, mobilitas tinggi
5. Urbanisasi dan pengangguran
6. Kemiskinan
7. Pengetahuan
8. Pelacuran
Penularan PMS pada umumnya adalah melalui hubungan seksual (95%), sedangkan cara lainnya yaitu melalui transfusi darah, jarum suntuik, plasenta (dari ibu kepada anak yang dikandungnya) dan lain-lain. Sumber penularan utama adalah WTS (80%).
BERSAMBUNG EDISI DEPAN: JENIS-JENIS PENYAKIT MENULAR SEKSUAL

ekonomi

POJOK KOMODITI:
DICARI: Kami memerlukan arang batok 0.5 cm - 1.5 cm. kondisi tanpa debu / sudah melalui proses cuci air. kebutuhan sangat banyak dan rutin. PT INDOCHITO INTERNATIONAL
email : indochito@sby.centrin.net.id ) Kontak HP: 08123020856 atau Telpon: 031-91171339, Faks:
031-8538265, JL MERAK 71 REWWIN, WARU
SIDOARJO 61256, Jawa Timur
DICARI: Dicari pemasok Arang Batok Kelapa secara routine sekitar 100 Ton/bln. Syarat-syarat : 1. Matang arang, Bersih dari kotoran : kayu, abu, tanah, pasir dll, Kadar Karbon diatas 80%, Kadar Ash max 3%, Kadar Air max. 13%, Harga Rp 1.600,- franko Gudang di Ciracas - Jakarta Timur ( dekat TMII ), Pembayaran Cash keras, Hub: Email : totok@gigaintrax.co.id atau totok_agromitra@yahoo.com atau Telp. ( R ) 021 840 3448, ( K ) 021 725 5551 ( Fax ) 021 725 5550 , HP. 0812 104 2966.
DICARI: Kopra, harga nego / fluktuatif, Transfer Bank (T/T), Tunai, minim 20 ton per kirim, Karung, Jumlah besar dan kontinyu, Spesifikasi: Jemur Matahari (Asap juga boleh), Kadar air: 75%, Tidak Jamuran, Tidak Busuk
Tidak ada belatungnya, Warna Cerah, Jumlah: minim 20ton per kirim, Harga: Nego, Bayar Cash di gudang kami di Surabaya, setelah melalui proses cek kualitas dan penimbangan ulang yang disaksikan oleh kedua belah pihak. Hanya untuk suplier yang benar2 serius dan punya barang.Hubungi: Prio 081357169000
DICARI: Rumput laut jenis E.Cottony, Kontak :Agus, Gresik, HP: 031-70216478
DICARI: KEMIRI BULAT/CANDLE NUT Dan MENTE KUPAS , Negara Asal: Indonesi, Harga: Berunding/Negotiation
Cara Pembayaran: L/C, Jumlah: Besar, Kemas & Pengiriman: Karung plastik, Keterangan: Kemiri bulat dari Sumatra, Maluku, NTT, dan Sulawesi. Hubungi: HERI MULYADI, HP: 08154034444, 0721-787948
DICARI: Kami membeli dan menjual pinang berbagai kwalitas dalam jumlah besar.
Bagi anda yang serius berminat ,
silahkan hubungi kami, Tn. Havid Zubaidi HP: +62 852 79900084, Telpon: 0721 7404095, Harga: Negosiasi, Cara Pembayaran: Tunai, Jumlah: 500 karung, Kemas & Pengiriman: karung goni
JUAL: Ready stock pupuk organik bokashi dr kotoran sapi murni yg telah difermentasi,stok bnyk bs rutin, Harga: Rp.350/kg franko pabrik (ja-teng), Jumlah: banyak,bisa continue, Kemas & Pengiriman: karung plastik Hubungi: Tn. Rudy Radius, HP: 021-7624004, Telpon: 0281-7624004

ekonomi

MONEY GAME:
Waspada, Penipuan Berkedok Investasi

Wilayah NTT termasuk Lembata mulai dirambah bisnis investasi dengan sistim jejaring (multilevel marketing). Ada yang tiba-tiba ketiban rejeki. Sebagian besar yang lain, sekonyong-konyong jadi kaya mendadak.
Namanya Charles Ponzi. Ia pria Italia, yang bermigrasi ke Boston, Amerika Serikat. Di tahun 1918, Ponzi menemukan sebuah ide bisnis brilian. Sang imigran ini melihat adanya peluang bisnis melipatgandakan uang dari spekulasi selisih nilai tukar kupon pembelian perangko untuk surat balasan antar negara waktu itu, (postal reply coupon). Hasilnya, lelaki yang kelahiran 1882 itu mengaku, keuntungannya mencapai 400%. Luar biasa.
Ia pun mulai melebarkan usahanya. Ia janjikan keuntungan 50% dari nilai investasi yang ditanam, hanya dalam tempo 45 hari. Tambah 45 hari lagi, keuntungan naik jadi dua kali lipat. Ia pun mendirikan perusahaan sendiri untuk memromosikan skema bisnis nya ini.
Awalnya semuanya baik-baik saja. Sama seperti Ponzi yang juga tengah nikmatnya mengecap keuntungan ‘mendadak’ itu. Beberapa investor, koleganya memang dapat membuktikan janji Ponzi akan keuntungan atas investasi itu. Makin banyak orang tergiur. Pria Italia ini bahkan menyewa agen untuk memasarkan bisnisnya, dan kepada mereka ia berikan komisi besar. Dalam tempo dua tahun, jutaan dolar berhasil Ponzi kumpulkan dari puluhan ribu investor.
Ponzi yang kaya-raya dalam waktu sekejap itu pun mulai menimbulkan pertanyaan banyak kalangan, "Apa sebetulnya bisnis yang dijalankan pria asing ini," kira-kira demikian, batin mereka. Pemerintah mulai menyelidiki, media setempat pun makin terangsang untuk mewartakan apa sesungguhnya yang dikerjakan Ponzi. Hasilnya, mereka mengungkap, hanya sedikit kupon yang diperdagangkan
sebagai basis investasi. Padahal, dengan dana begitu besar yang terkumpul, mestinya jumlah kupon yang diperdagangkan juga banyak. Asal tahu saja, kala itu Ponzi mampu mengumpulkan dana investor US$250.000 per hari, atau dengan kurs saat ini, setara dengan 2.500.000.000 atau 2,5 Miliar setiap harinya.
Terungkapnya modus ini membuat para investor ramai-ramai menuntut agar uangnya dikembalikan. Mereka panik, sangat. Ponzi lebih panik lagi. Bagaimana tidak, uangnya yang sudah dipakainya, harus ia kembalikan US$2 juta (setara 20 Miliar) hanya dalam waktu tiga hari. Karena gagal memenuhi tuntutan investor, Ponzi digelandang polisi AS dengan tuduhan penipuan. Bisnis tutup, Ponzi pun masuk bui.
Kini, Ponzi telah tiada, namun namanya selalu dikenang para pelaku bisnis investasi. Ia jadi legenda bagi mereka yang tahu riwayat kisah ini. Orang mungkin lebih mengenal Skema Ponzi, sebuah skema penipuan berkedok bisnis investasi yang akhir-akhir ini marak di sekitar kita.
Mengapa Disebut Penipuan?
Di dalam Skema Ponzi, terjadi penipuan bisnis yang mengimingi imbal untung yang luar biasa dashyatnya. Orang dibuat bermimpi hingga ke langit ke tujuh, membayangkan jumlah uang yang akan mengalir tiada henti ke pundi-pundinya. Titik kritis unsur penipuan dalam skema ini adalah, investor seolah-olah mendapatkan hasil dari nilai investasi yang dia tanam dengan rate (bunga) seperti yang dijanjikan. Padahal, sesungguhnya Skema Ponzi menggambarkan bahwa apabila terdapat nasabah yang mulai mendapatkan hasil dari investasi yang ia tanamkan, itu sesungguhnya adalah uang investor lain yang masuk kemudian ke tangan sang manajer investasi. Itu sebabnya, investor awal di satu daerah akan langsung mendapatkan keuntungan, karena langsung mendapatkan pengembalian. Efek psikologisnya, orang ini akan terdorong untuk menginvestasikan lebih banyak lagi uangnya. Makin banyak investasi yang ditanamkan pada tahap berikutnya, makin sulit ia keluar dari cengkeraman kerugian yang akan dideritanya, sama seperti kerugian yang sudah pasti akan diderita oleh investor yang bergabung kemudian.
Skema ini pun berupaya meyakinkan calon investornya dengan menghadirkan para investor awal yang sudah sempat mendapatkan hasil investasinya. Para investor ini akan menceriterakan betapa menguntungkannya investasi yang sudah mereka jalani, dan telah sempat mereka nikmati hasilnya. Tentu saja, mendengar kesaksian para investor ini, Anda pun akan tertarik bukan? Apalagi jika investor ini adalah orang dekat Anda, dan Anda tahu persis bagaimana ia menikmati hasil investasinya.
Skema Ponzi di Indonesia, Pejabat pun Jadi Korbannya
Pada 1987, mencuat kasus investasi bodong (kosong) di bawah bendera Yayasan Keluarga Makmur. Tahun 1995 menyusul terungkapnya kasus penipuan berkedok investasi, berwujud arisan berantai dari PT Sapta Mitra Ekakarya (Arisan Danasonic). Belum cukup itu, tahun 2002 diwarnai kasus penipuan PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR), kasus PT Adess Sumber Hidup Dinamika (Add Farm) 2003, kasus PT Wahana Bersama Globalindo dan PT Sarana Perdana Indoglobal (SPI), 2007. Yang paling anyar adalah, kasus Platinum Investment di Surabaya yang gagal memenuhi kewajiban kepada investornya.
Kalau dihitung-hitung, dana investor yang terkumpul sangatlah besar. Tengok saja, dalam penipuan multilevel marketing PT Era Catur Wicaksana (New Era 21) 1998, terkumpul Rp1 triliun. PT Probest International, 2003, terkumpul Rp20 triliun. Dan, paling anyar Platinum Investment, mendulang Rp240 miliar.
Dengan total dana yang luar biasa besarnya ini, tentu saja para investor yang terhimpun pun tidak sedikit. Merek yang terjaring pun tentu bukan investor dalam hitungan jutaan rupiah saja. Pada kasus PT WBG, Ketua DPR RI Agung Laksono pun mengakui dirinya tertipu sebesar Rp10 miliar oleh tindakan para pebisnis tersebut. Tidak hanya dia, Theo L. Sambuaga, politisi Partai Golkar, O. C. Kaligis, pengacara ternama, Andi Mattalata, kini Menteri Hukum dan Ham, serta Adhyaksa Dault, Menteri Pemuda dan Olahraga pun jadi korban. Rata-rata nilai investasi para tokoh di atas mencapai miliaran rupiah.
Saat ini, semua kasus yang disebut di atas, sudah ditangani aparat berwajib. Tidak sedikit juga yang sudah mendekam di penjara, persis seperti Ponzi, guru besar mereka itu.
Money Game Dalam Wujud Baru
Kini masih banyak beredar produk bisnis money game. Dengan adanya kasus-kasus di atas, dari waktu ke waktu pun para pelakunya terus bersalin wajah. Pola nya pun diubah-ubah. Namun, tetap saja penawaran investasi yang menjamur ini, ditengarai tak lebih dari investasi bodong, sama sebangun dengan yang sudah-sudah. Ada perusahaan investasi atau futures yang mengaku sudah mendapat ijin dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-Depkeu) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), padahal sesungguhnya mereka hanya bekerjasama dengan manajer investasi, tetapi dana investornya dipergunakan untuk money game.
Ada juga penawaran investasi oleh orang atau perusahaan yang mengaku sebagai agen dari produk investasi nasional, seperti pada kasus WBG, dimana mereka mengaku sebagai agen produk investasi Dressel Investment Ltd. Perusahaan ini menawarkan dua produk reksadana dengan imbal untung 24% per tahun, dibayar 2% per bulan. Kini aliran pembayaran keuntungan macet total, dengan total nilai Rp3,5 triliun.
Pola baru yang lainnya adalah kombinasi investasi online yang digabung dengan sistim usaha multilevel marketing. Salah satunya adalah SwissCash yang kini gencar merambah pasar NTT. Dengan setoran awal minimum US$130, sekitar Rp 1 juta lebih, investor akan mendapat imbal untung, 25% per bulan! SwissCash juga menerapkan sistim bisnis jejaring, dimana seorang investor dapat mencari investor lain dengan perhitungan komisi dan bonus. Iming-iming nya, seorang investor akan memperoleh komisi besar, jika berhasil mengajak banyak orang untuk ikut di dalam bisnis ini.
Nah, money game dalam pola baru ini tentu saja tidak akan diakui begitu saja oleh para pemasar nya. Bahkan investornya pun akan bersikukuh bahwa ini benar-benar sebuah bisnis yang menguntungkan. Namun, jika menyaksikan bagaimana internet protocol www.swisscash.biz (website tempat para investor memperoleh informasi mengenai investasi mereka) sudah diblokir oleh pemerintah Malaysia dan Singapura, barangkali sudah saatnya Anda pun perlu waspada.
Dari rangkaian pemaparan akan data, fakta dan informasi mengenai model-model investasi money game ini, Anda tentu sudah dapat membangun proteksi sendiri untuk melindungi diri dari ajakan atau hasutan untuk berinvestasi dengan keuntungan yang menggila.
Saran saya, jika ada tawaran investasi, apalagi berpola multilevel marketing, maka perlu diperhatikan beberapa tips berikut ini: Cari tahu siapa pemilik atau penyelenggara bisnis ini, bagaimana reputasinya di dunia bisnis nasional atau internasional. Pelajari skema bisnisnya, dalam sistim multilevel marketing, seseorang tidak bisa mendaftar sebanyak dua kali atau lebih, sebaliknya hal ini bisa berlaku di money game. Periksa produk riil nya, apakah benar-benar beredar di masyarakat, ada transaksinya dan ada barangnya, bukan cuma di atas kertas. Nah, jika beberapa hal di atas sudah Anda lakukan, maka Anda boleh membuat keputusan, ikut atau tidak dalam investasi ini. FERDINAND LAMAK

PROMO

Majalah
ATA KIWAN

menyadari sungguh
informasi adalah kunci
dari segala perubahan
yang dimimpikan
masyarakat Lembata

Kita tentu sepakat
bahwa setiap warga
berhak mendapatkan
informasi publik

Bagi Anda di kampung-kampung
yang ingin mendapatkan dan memberikan informasi apapun,
terkait kepentingan publik, baik langsung maupun lewat majalah ini,
kami menyediakannya untuk Anda.

Kirimkan sms anda
ke Nomor-Nomor ini:
0852-532-175-86,
0852-5300-700-2,
0813-53942793,
0813-865-865-45

peraturan

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 37 TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 212 pada Ayat (6) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa;
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemeri- ntahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan

yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan

desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan

desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah

perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

desa.
6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyim-

pan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan

keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah

dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam

masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31

Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang

dipisahkan;
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
c. menetapkan bendahara desa
d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana

Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
a. Sekretaris Desa; dan
b. Perangkat Desa lainnya.
(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban ]

pelaksanaan APBDesa.
d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa

tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
(7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
STRUKTUR APBDesa
Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua

penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
d. Alokasi Dana Desa (ADD);
e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Peerintah Kabupaten/Kota

dan Desa lainnya;
f. Hibah;
g. Sumbangan Pihak Ketiga.
(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran

dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
(5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, terdiri dari:
a. Belanja langsung, dan
b. Belanja tidak langsung
(6) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal;
(7) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
b. Belanja Subsidi;
c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah);
d. Belanja Bantuan Sosial;
e. Belanja Bantuan Keuangan;
f. Belanja Tak Terduga;
(8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.
(9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.
(10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya.
b. Pencairan Dana Cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
d. Penerimaan Pinjaman
(11) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
a. Pembentukan Dana Cadangan.
b. Penyertaan Modal Desa.
c. Pembayaran Utang

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBDesa
Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
Pasal 5

(1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari

Kepala Desa yang terpilih;
(2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
(3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga)

bulan setelah Kepala Desa dilantik;
(4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang

merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana

Pembangunan Desa;
(5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran

sebelumnya.

Bagian Kedua
Penetapan Rancangan APBDesa
Pasal 6

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan

pada RKPDesa;
(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada

Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
(3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan

bersama;
(4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling

lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian

dengan RKPDesa;
(6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum

ditetapkan oleh Kepala ,Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3

(tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi;
(7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2 diatas,

ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/ Kota ditetapkan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan APBDesa
Pasal 7

(1) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) diatas, harus menetapkan

Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu

dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

menjadi Peraturan Desa;
(3) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak

sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
(4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan

Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan

berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
(5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya

Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
(7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan

Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
(8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 8

(1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka

pengaturannya diserahkan kepada daerah;
(3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan

desa dan wajib dicatat dalam APBDesa
(4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung

oleh bukti yang lengkap dan sah;
(5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang

dan tanggungjawabnya;
(6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan

desa;
(7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada

pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi

dalam tahun yang sama.
(8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya

dibebankan pada belanja tidak terduga;
(9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti

yang lengkap dan sah;

Pasal 9

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang

lengkap dan sah;
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris

Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
(4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja

desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam

peraturan kepala desa;
(5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan

pembiayaan yang digunakan untuk:
a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi

belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanjalangsung;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan.
(2) Dana cadangan.
a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa

tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah

ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan

Kegiatan.

BAB VI
PERUBAHAN APBDesa
Pasal 11

(1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

harus digunakan dalam tahun berjalan.
c. Keadaan darurat
d. Keadaan luar biasa
(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran,

kecuali dalam keadaan luar biasa.
(3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis

belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
(4) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang

menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun berjalan.
(5) Pendanaan Keadaan Darurat.
(6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
(7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara

penetapan pelaksanaan APBDesa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Pasal 12

(1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan

Bendahara Desa.
(2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus dilakukan sebelum

dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa;
Bagian Pertama
Penatausahaan Penerimaan

(1) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
c. Buku kas harian pembantu;
(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi

tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
(4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas,

dilampiri dengan:
a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua
Penatausahaan Pengeluaran
Pasal 14

(1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa;
(2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang

APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP);

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus disetujui oleh Kepala Desa

tepilih melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
(4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
(5) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran

meliputi:
a. Buku kas umum;
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
c. Buku kas harian pembantu.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Pasal 15

((1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
a. Buku kas umum
b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti

pengeluaran yang sah

c. Bukti atas penyetoran PPNjPPh ke kas negara.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Pertama
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Pasal 16

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban

Kepala Desa;
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala

Desa untuk dibahas bersama BPD;
(3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di

atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
(4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa
Pasal 17

(1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala

Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
(2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IX
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 18

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa
paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 19

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan

pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan

peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat; f. Meningkatkan pelayanan pada

masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa).

Bagian Kedua
Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Pasal 20

(1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan

desa.
(2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa,

yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa

(BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan,

Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana

Desa Proporsional (ADDP).

(3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% ( enampuluh persen) dari

jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empatpuluh persen) dari jumlah ADD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan
Pasal 21

(1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan

Desa;
(2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan

Kepala Desa;
(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan

verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
(4) Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas

permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan KekayaanjAset Daerah (BPKKjAD);
(5) Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKj AD akan menyalurkan

Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
(6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 22

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa,

sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan

Bupati/Walikota;
(2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuhpuluh persen)

untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi Belanja Pemberdayaan Masyarakat digunakan

untuk:

a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.

b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. c. Biaya untuk pengadaan

ketahanan pangan.

d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.

e. Teknologi Tepat Guna.

f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.

g. Pengembangan sosial budaya.

h. Dan sebagainya yang dianggap penting.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 23

(1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga

bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa;
(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD,

adalah sebagai berikut:

a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat

secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi

penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan

penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir

penggunaan ADD.
(3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur

struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim

Pendamping Tingkat Kecamatan secara betahap;
(4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat

laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan

kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
(5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 24

(1) Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran Alokasi Dana Desa

dari Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:

a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;

b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang

mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

APBDesa;
c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 meliputi:
a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;
c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan

penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan
desa, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan
keuangan desa khususnya lampiran pada Model Buku Adminsitrasi Keuangan Desa dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 29

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan
dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

kebijakan publik

Pasar Lewoleba:
Persoalan yang Tak Kunjung Selesai

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun, di Lewoleba dua buah pasarnya berada pada lokasi yang tidak strategis. Pedagang pun memilih pasar dadakan supaya karena di sana ada pembelinya.

Mama Maria, memperhtiakan dengan sedih sayuran yang telah layu di hadapannya. Matahari telah meninggalkan siang. Sore telah kian dekat, namun sayuran yang didagankannya sejak pagi di Pasar Pada tersebut belum laku terjual. Ini bukan pengalaman pertama perempuan paruh baya itu.
Ketika melangkah lebih jauh menyusuri lorong Pasar Pada, dengan mudah kita dapat menemui para pedagang dengan pengalaman yang nyaris sama dengan Mama Maria. "Sejak dipindah ke sini, dagangan kami sepi," ujar Maria sambil tersenyum pahit. Meski berat, Maria tidak punya pilihan selain berdagang di Pasar tersebut.
Pengalaman Mama Vero Weda lain lagi. Ditemui dalam sebuah kesempatan Mama Vero bercerita tentang sulitnya berdagang di Pasar Pada yang sepi pengunjung tersebut. "Pasar itu terlalu jauh, kami harus naik ojek. Kadang-kadang kami rugi kalau harus berdagang di sana," ujarnya.
Mama Vero kemudian memilih berjualan di tepi jalan tak jauh dari rumahnya. Dengan sebuah bale-bale kecil tempat ia meletakan sirih, pinang dan beberapa jualan kecil lainnya Mama Vero berjualan di tepi jalan. "Hasilnya lebih dari cukup jika dibandingkan dengan berjualan di Pasar Pada," ujarnya dengan semangat.
Masih dengan semangat Mama Vero menambahkan, penghasilan berjualan di tengah kota jangan dibandingkan dengan hasil penjualan jika berdagang di Pasar Lamahora. Wanita tua yang juga aktif di salah satu partai politik tersebut mengaku tidak dapat mengerti pertimbangan membuat pasar di Lamahora. "Siapa yang mau berjualan di sana. Sepi sekali, tidak ada pedagang dan penjual," ujarnya lagi.
Bukan rahasia lagi bahwa Pasar Lamahora nyaris tidak ada aktifitas selama ini. Jaraknya yang cukup jauh membuat pedagang berpikir dua kali untuk berjualan di sana. "Dulu kami sempat berjualan di sana, tapi siapa yang mau rugi terus," ujar wanita yang gemar menguyah sirih ini.
Kira-kira 200-an meter ke arah selatan dari tempat Mama Vero berjualan, sekitar belasan pedagang mengambil langkah yang sama, berjualan di tepi jalan. Jalanan depan Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Lembata itu tak pernah sepi. Dari pagi hingga petang lokasi tersebut menjadi pasar kaget.
Aksesnya yang mudah membuat pasar kaget tersebut kian ramai dari hari ke hari. Tentu, hal tersebut membuat jalan di sekitar padat dan sesekali macet. Mengganggu memang. Yance, salah seorang sopir angkutan di Lewoleba mengaku cukup terganggu ketika melintasi jalan tersebut. "Macet dan harus hati-hati karena banyak orang. Tapi banyak penumpang yang ingin ke pasar kaget. Rejeki bagi kami," ujarnya sambil tersenyum.
Tak hanya Yance yang senang, tukang ojek pun kebagian rejeki. Meskipun mereka harus sedikit berebutan dengan sesama tukang ojek namun tetap saja mereka berhasil mendapatkan penumpang. Kondisi ini, lagi-lagi membuat jalanan di sekitar lokasi pasar menjadi ramai. Lalu lintas terhambat dan tentu saja hal tersebut sangat mengganggu.
Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil langah pengusiran terhadap semua pedagang yang berdagang di pasar dadakan di tengah Kota Lewoleba. Langkah mungkin tepat dalam perspektif pemerintah. Tidak salah memang. Tapi juga harus diingat bahwa para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut pun tidak dapat disalahkan.
Para pedagang hanya berusaha untuk menemukan lokasi yang tepat untuk bertemu dengan calon pembeli dagangan mereka, seperti yang juga diakui oleh Mama Kewa seorang pedagang di lokasi pasar kaget. "Jam 11 jualan kami sudah habis terbeli. Kalau di Pada, sampai sore belum tentu terbeli," ujarnya serius.
Dasar hukum pertama yang digunakan oleh pemerintah pun seperti dipaksakan yakni dengan menggunakan UU No.34 tahun 2004 tentang Jalan dan Jalan Tol. UU tidak secara spesifik mengatur tentang perdagangan di tepi jalan. Justru dasar hukum kedua, Perda 12/2003 terasa lebih tepat. Hal ini menimbulkan kesan dasar hukum pertama dipakai untuk menakut-nakuti pedagang yang akan berpikir bahwa urusan berdagang di pinggir jalan juga dilarang undang-undang.
Langkah pengusiran tersebut berbuntut panjang Vero Weda sampai harus dipukuli oleh petugas Polisi Pamong Praja yang menjadi eksekutor pengusiran pedagang. Sebuah hal yang sangat disayangkan. Pada masa seperti ini Polisi Pamong Praja, yang merupakan perpangangan tangan pemerintah, berlaku bagai monster bagi warganya yang berjuang untuk hidup di tengah himpitan ekonomi.
Tentu sangat sulit mencari siapa yang salah dalam urusan ini. Persoalan ini telah menjadi seperti benang kusut. Namun, terlepas dari hal tersebut, ada persoalan substansial yang membuat masalah pasar seperti menjadi benang kusut. Hal ini tentu saja tidak terjadi jika pemerintah mau melibatkan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan publik.
Sebuah kebijakan publik bagaimanapun harus menjadi jawaban atas persoalan masyarakat. "Pemindahan pasar ke Pada dan Lamahora tidak membuat kami mendapatkan pembeli yang cukup," ujar Mama Kewa yang tinggal di Namawekak itu. Menyedihkan memang tapi itulah kenyataannya.
Pada titik ini, pemerintah dan masyarakat terutama pedangang di pasar Pada dan Lamahora perlu untuk duduk bersama, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang saling menguntungkan. "Pemerintah mengusir kami dari pasar ini, tidak apa-apa. Tapi sekali-sekali mereka perlu bertanya, berapa uang yang kami keluarkan untuk ke Pasar Pada dan Lamahora, lalu berapa yang kami dapatkan dari sana," ujar Mama Vero dengan sedih. Andaikata pemerintah mau untuk sedikit saja mendengarkan mereka. DONI KARES ASTRIANUS DAN APOLONIUS SUMARLIN

fokus

Waikomo, Lumbung Yang Kini Merana

Persawahan Waikomo sejak lama jadi lumbung pemasok kebutuhan sayuran untuk warga Lewoleba dan sekitarnya. Kini pencemaran air dan kondisi saluran irigasi jadi momok para petani.

Berbicara tentang Lembata, kesan pertama yang terbayang oleh setiap orang Lembata adalah kemajuan. Sebuah kesan yang lahir dari harapan ketika Lembata menyatakan sikapnya untuk ‘putus hubungan’ dengan induk semangnya Flores Timur, jadi kabupaten sendiri. Kesan yang menggairahkan itu pupus – gugur saja ketika sejumlah fakta pembangunan di kabupaten yang telah berusia delapan tahun itu terpampang ‘minor’. Bayangan kemajuan yang semula menari indah itu, seakan mengajak setiap warga Lembata untuk harus mengeluh, mengumpat bahkan harus berteriak dalam sebuah ratapan panjang tentang Lembata sebagai kampung yang menyengsarakan.
Mengayunkan langkah menuju Waikomo di Kelurahan Lewoleba Barat pandangan kita akan membentur areal persawahan luas kebanggaan orang Lembata. Persawahan Waikomo yang terkenal itu menyajikan panorama hijau menyejukkan. Panorama itu seakan hendak memberikan kesan bahwa pembangunan pertanian di wilayah itu nyaris tanpa masalah. Tetapi ada sejumlah masalah yang ternyata ‘pulas tertidur’ memeluk hijaunya padi, kacang dan sayur – sayuran di persawahan tersebut tanpa sentuhan berarti dari kebijakan pemerintah daerah yang katanya bertekad meningkatkan kesejahteraan rakyat Lembata. Pembicaraan dengan beberapa petani sawah membuktikan bahwa pembangunan sektor pertanian masih jauh dari harapan.
Johanes Hani Ledjab keturunan Atadei yang menetap di Waikomo, menuturkan beberapa masalah yang harus diha-dapinya dalam mengolah sawahnya yang mempengaruhi produktifitas hasil pertaniannya. John sapaan akrab pria berusia 35 tahun yang belum menikah itu mengatakan bahwa ada banyak hal yang mempengaruhi menurunnya produktifitas pertanian mereka. Beberapa hal di antaranya adalah rendahnya kualitas air, menurunnya kesuburan tanah, serta terbatasnya lahan pertanian yang dapat dijadikan sebagai lahan persawahan. John yang juga bertugas sebagai petugas hulu air itu mengeluhkan tentang kualitas saluran air yang sudah mulai berlobang dari bendungan Waikomo hingga daerah persawahan.
Selain saluran air, dia juga mengatakan bahwa ternyata air yang digunakan untuk mengairi persawahan sudah tercemar limbah cucian kendaraan dan pakaian yang sering dilakukan warga di sepanjang saluran air tersebut.
Sedang, Regina Nogo Unaraja, sekre-taris Kelompok Tani "Pondok Tani" bertutur, air yang tercemar itu mungkin merupakan salah satu yang turut berkontribusi menu-runkan produktifitas tanaman pertanian kami selain mungkin juga ada beberapa penyebab lain.
Yordanus Yunus Tolok salah satu anggota kelompok tani tersebut menam-bahkan, selain air yang tercemar, hal lain yang turut berpengaruh menurun-kan produktifitas tanaman pangan adalah menurunnya kesuburan tanah. Yunus menegaskan bahwa lahan persawahan yang selama ini digarap telah berusia puluhan tahun. Setiap tahun humus tanah terisap habis oleh tanaman – tanaman yang ada. Tidak mengherankan kalau semakin hari dari tahun ke tahun kesuburan tanah di persawahan ini mengalami penurunan drastic dan menjadi kendala utama yang meresahkan. Pemberian pupuk sedikit memberikan solusi atas keresahan itu, tetapi mungkin membutuhkan lahan tambahan. Lebih lanjut, pria bujang itu mengatakan bahwa kehadiran pertam-bangan galian C di sekitar wilayah persawahan merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan pertanian di wilayah persawahan ini.
Sejumlah persoalan keluhan warga di atas, sejatinya pernah ‘ditengok’ oleh aparatur yang berwewenang. Namun, hingga saat ini kondisi yang terjadi, masih bergeming, tak berubah. Entah, sampai kapan, hamparan persawahan Waikomo selamanya akan terus menjadi kamuflase wajah kampung Lembata. Hijau, namun menyimpan sejuta persoalan yang meresahkan. [APOLONIUS SUMARLIN]

tajuk rencana

Ketika Pembangunan
Melaju Sendiri di Jalan Sunyi

Oleh : Apolonius M. Sumarlin

Kebenaran hampir tidak pernah diucapkan. Sebagaimana halnya juga tidak bisa disembunyikan. (Baltasar Gracian)

Sejak berpisah dari Flores Timur delapan tahun yang lalu, Lembata telah cukup banyak berbenah. Derap pembangunan Lembata cukup terlihat di beberapa aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pada sisi infrastruktur, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana umum. Tentu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang cukup besar bagi publik. Jalan raya pasar timur dan barat, sarana air bersih dan peningkatan pembangunan pertanian dengan fasilitas ‘warisan’ Kabupaten Flores Timur.
Pertanyaan kemudian adalah sejauh mana hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Fakta yang ditemui di lapangan, selama delapan tahun proses pembangunan tersebut hanya menghasilkan sebuah litani keluhan bagi rakyat Lembata. Jalan berlubang, yang dipenuhi debu kala kemarau dan kemudian berubah menjadi kubangan Lumpur ketika musim hujan tiba, telah jadi pemandangan biasa.
Tak hanya itu, pasar sebagai sentra kegiatan ekonomi masyarakat dipindahkan ke dua lokasi. Sebuah langkah yang hingga kini masih menyisakan perdebatan. Ruang dialog tidak pernah dibuka untuk menjembatani perbedaan tersebut. Masyarakat dipaksa menelan kebijakan pembangunan yang mentah perencanaannya sekaligus jauh dari keberpihakan terhadap kearifan lokal yang telah berlaku sekian lama.
Masyarakat kemudian memilih jalannya sendiri. Pusat kota yang sebelumnya menjadi lokasi pasar kembali dihampiri untuk sekadar dijadikan pasar dadakan. Lankah ini membuat para pedagang kemudian harus berhadapan dengan berhadapan dengan Polisi Pamong Praja yang cenderung bersikap seperti tukang pukul.
Pemerintah bukan tanpa rasionalisasi. Kekurangan dana, kontraktor nakal, masyarakat sulit diatur adalah beberapa alsan yang telah sering masuk dalam ruang dengar dan ruang baca masyarakat Lembata. Kondisi ini melahirkan sebuah pertanyaan kritis, dimana letak kesalahannya?
Jawaban atas pertanyaan ini bisa beragam. Namun dalam perspektif saya, ada kemungkinan jawaban. Pertama, kebijakan pembangunan kabupaten ini tidak mengacu pada kebutuhan dasar masyarakat. Proses perencanaan pembangunan yang terlalu elitis tanpa melibatkan masyarakat menjadi sebab utama terpeliharanya kondisi ini. Kemungkinan kedua adalah lemahnya sumber daya manusia pada lingkup pemerintah kabnupaten Lembata. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan menerjemahkan visi dan misi pimpinan pemerintahan. Sementara itu pada titik yang lain, proses peningkatan kualitas sumber daya manusia (baca :aparatur pemerintah) nyaris berjalan di tempat.
Itulah realitas kita hari ini. Dan, pada titik ini, ungkapan Baltasar Garcian menjadi benar. Ya, kebenaran harus dapat diungkapkan, jangan disembunyikan! Hanya dengan kejujuran, kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat Lembata.

salam redaksi

ATA KIWAN,

Dan Kegelisahan Itu!

Perjalanan itu melelahkan. Berkendaraan melalui bukit, melewati jalan aspal yang retak berlubang, kami akhirnya menuruni bukit gersang itu menuju Balauring. Setelah beberapa ratus meter sepeda motor yang dipaksa ‘menikmati’ jalan yang tak layak itu terpaksa berhenti.
Kubangan air coklat kehitaman yang mencapai kedalaman 30 centimeter memaksa kami berhenti sejenak. Di sinilah cerita Ata Kiwan, majalah yang sekarang anda baca, berawal.
Jalan, hanyalah sebuah soal. Masih banyak keprihatinan yang tak cukup bila dituliskan semuanya. Kegelisahaan tersebut melahirkan sebuah tantangan untuk melakukan sesuatu. Setelah melewati beberapa kali diskusi di kantor komunitas, kami mencoba untuk menawarkan sebuah medium bagi masyarakat Lembata untuk saling berbagi kegelisahan atas persoalan-persoalan yang dialami. Pada saat yang sama medium tersebut aharus pula menjadi salah satu sumber pemecahan persoalan yang dihadapi tersebut. Inilah simpul awal Ata Kiwan.
Simpul tersebut ditarik hingga Jakarta. Di Ibukota negeri ini, kami masih terus mencoba untuk mengelobarasi gagasan awal tersebut. Kompleks Perumahan Jatibening Permai, Plaza Atrium Senen, Toko Buku Gramedia Matraman hingga kedai kopi Taman Ismail Marzuki (TIM), adalah tempat-tempat di mana gagasan ini diramu dengan intens, hingga majalah ini mencapai bentuk seperti yang berada di tangan Anda.
Ata Kiwan, berasal dua kata bahasa Lamaholot, Ata yang artinya orang dan Kiwan yang artinya kampung. Secara sederhana Ata Kiwan berarti Orang Kampung. Dalam konteks yang lebih luas, nama tersebut juga mewakili kelompok marjinal (rakyat) yang seringkali hanya menjadi objek dari pembangunan dan terkungkung dalam ketidakberdayaan akses informasi yang terkait erat dengan kepentingan mereka.
Ketika hendak dilahirkan di Jakarta, Ferdinand Lamak, salah satu dari antara kami yang berdiskusi, memanfaatkan jaringannya di Majalah Berita GATRA bagi kami untuk sekadar belajar tentang sebuah proses dan dinamika dalam sebuah media. Bersama Kang Dani Amdun dan Hidayat Gunadi Redakatur Pelaksana GATRA, kami menelusuri ruang-ruang redaksi salah satu majalah berita terkenal di ibukota tersebut. Kami mengikuti proses dalam ruang rapat redaksi Gatra, mengamati desain visual hingga menyisakan keheranan dalam ruang kerja awak Tekonologi Informasi Majalah GATRA. Di sinilah kami tersadar bahwa, publik Lembata belum saatnya dijamah dengan medium informasi yang dibangun diatas sebuah industri pers. Lembata bukan Jakarta, tidak juga Kupang. Rakyat Lembata berhak memperoleh informasi publik secara gratis, persis seperti yang tengah diperjuangkan dalam Rancangan Undang Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik oleh DPR RI.
Sebuah pengalaman dan pelajaran berharga kami petik di sana. Dan, dengan segenap keterbatasan kami dan proses belajar yang demikian singkat, majalah ini dapat hadir di hadapan Anda. Meski demikian, kami percaya bahwa Anda semua akan membantu kami dalam proses ini, karena melalui media ini kita semua sama-sama belajar. Pada bagian akhir, kami hendak mengingatkan, saatnya "Think Global, Act Local," atau Berpikir Global, Bertindak Lokal. Semuanya, demi Ata Kiwan.

Salam, Redaksi